Ujian Nasional sebagai Upaya Standarisasi Pendidikan (seri Ujian Nasional 5)

Standar adalah patokan.[1] Patokan untuk mengukur kualitas tertentu. Munculnya kebijakan UN, didasari oleh keinginan positif pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan Indonesia, yang diakui banyak pihak telah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Dengan standarisasi, setidaknya pemerintah memiliki patokan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari keinginan itulah maka lahirlah undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dinyatakan perlunya diadakan standarisasi nasional.

Berangkat dari upaya positif tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa UN lahir menjadi standar nasional pendidikan yaitu:[2]

Pertama, Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana pendidikan nasional maupun daerah yang masih minim. Tingkat buta huruf masih cukup tinggi demikian pula kualitas pendidikan belum memuaskan dibandingkan dengan negara-negara tetangga apalagi dengan negara-negara maju.

Kedua, sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan dasar pemerintah untuk melakukan tolak ukur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Atas dasar itu maka pemerintah menganggap perlunya sebuah patokan, dan untuk evaluasi belajar UN menjadi tolak ukur bagi penilaian kinerja tersebut. Tanpa adanya suatu sistem lebih-lebih dalam negara Indonesia yang bhinneka, maka tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menemui kesulitan

Ketiga, anggota masyarakat global. Sebagai anggota masyarakat global, negara Indonesia berada di dalam pergaulan antar-bangsa, lebih-lebih dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini. Dalam pergaulan global yang terbuka itu dapat saja terjadi arus pertukaran manusia, arus sumber daya manusia yang tinggi yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Manusia Indonesia harus survive dan harus dapat bersaing dengan bangsa lain. Namun persaingan itu tidak mungkin dapat dilakukan bila kualitas pendidikan Indonesia tidak mampu bersaing secara terbuka dengan negara-negara lain. Karenanya, Indonesia tidak saja memerlukan standar nasional, tapi juga standar regional bahkan standar internasional. Tentunya standar-standar ini hanya dapat dicapai secara bertahap.

Selain ketiga alasan di atas, alasan lain yang kemudian memperkuat pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN adalah karena alasan, yuridis, teoritis, dan empiris.

Alasan yuridis yang digunakan sebagai dasar adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang UAN, serta Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 meliputi Pasal 11 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; Pasal 35 Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Pasal 57 ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Pasal 57 Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan; Pasal 58 Ayat (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, dan; Pasal 61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan kebijakan Pemerintah untuk melakukan UN.

Pemerintah juga mengacu pada landasan teoritis yang dilatarbelakangi rasional bahwa untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik lewat pelaksanaan evaluasi sumatif (sumative evaluation) pada setiap akhir tingkatan pendidikan. Evaluasi itu berbentuk evaluasi hasil belajar maupun ujian (examination) yang dilakukan secara benar dan transparan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa setinggi-tingginya. Dengan demikian secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan tolok-ukur keberhasilan dan dapat digunakan sebagai pemetaan keberhasilan belajar di semua tingkatan dan daerah.

Selain itu pemerintah juga menggunakan argumentasi empiris sebagai landasan penyelenggaraan UN. Penelitian hasil penyelenggaraan UAN 2003-2004 oleh tim PPs Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa UAN memberikan dampak positif terhadap peserta didik dan guru untuk lebih keras mempersiapkan ujian. Selain itu, studi yang dilakukan oleh LSPI Yogyakarta di beberapa propinsi juga merekomendasikan tentang perlunya UN dilakukan guna memotivasi belajar siswa dan adanya kompetisi yang sehat antar sekolah dan daerah.


[1] H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta,2006, h. 109

[2]Ibid., h. 106.

3 Comments (+add yours?)

  1. Katamsi
    Jun 09, 2010 @ 17:49:33

    bahasannya oke banget mas makasih

    Reply

    • Gumono
      Jun 09, 2010 @ 17:54:34

      Terima kasih Pak. Perhatian dari Bapak semakin menyemangati saya. Dan saya akan semakin senang jika Bapak meninggalkan kritik, yang akan “memaksa” saya untuk terus berupaya menajamkan daya analitis. Salam

      Reply

  2. Trackback: UPAYA PEMECAHAN KONTROVERSI DALAM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KEJUJURAN DAN KESERASIAN SUDUT PANDANG | kukatakan kata-kataku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: