Ujian Nasional: Persoalan Standar Evaluasi Belajar Nasional (seri Ujian Nasional 1)

Belum berapa lama, adik-adik kita, siswa SD – SMA usai menempuh Ujian Nasional (UN). Kegiatan rutin tahunan ini masih tetap dilaksanakan, walaupun polemik dan perdebatan yang menyertainya tak pernah berhenti. Banyak kalangan silang pendapat mendukung atau menentangnya. Mengapa ini terjadi, mari kita telaah!

UN merupakan salah satu isu kritis pendidikan yang perlu dicermati dan dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Pelaksanaan UN sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan menyisakan banyak persoalan. Problematika pelaksanaan UN dapat kita tinjau dari lima payung masalah, yakni payung: pedagogis, yuridis, ekonomis, sosial-psikologis, dan moral.[1]

Pertama, aspek pedagogis. Bila mengacu pada konsep yang dikemukakan Benjamin S. Bloom kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). [2] Akan tetapi, dalam pelaksanaan UN aspek yang diuji hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan dua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan.

Dari sudut pandang kecerdasan peserta didik, UN juga tidak tuntas mengukur kompetensi kecerdasan manusia. Gardner[3] menyebutkan terdapat 8 kompetensi kecerdasan intelektual manusia, yaitu: kecerdasan linguistik (bahasa), kecerdasan logis-matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik-tubuh, kecerdasan interpersonal (sosial), kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. UN hanya menguji dua dari delapan kecerdasan itu. UN hanya memfasilitasi siswa yang memiliki kekuatan pada dua jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik (itupun terbatas pada kemampuan berbahasa reseptif) dan kecerdasan logis-matematis.

Kedua, aspek yuridis. Pelaksanaan UN tidak sinkron antara UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan sistem perundangan yang lebih rendah, yang merupakan pedoman pelaksanaannya. Pasal 35 ayat 1 UU No. 20/2003 berbunyi, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pasal ini mengamanatkan bahwa pendidikan dilaksanakan secara berencana dan berkala, yang dalam hal penilaian lebih mengedepankan penilaian proses dibandingkan penilaian hasil. Hal ini dilaksanakan karena disadari bahwa belajar merupakan sebuah proses pembentukan/perubahan tingkah laku yang dilalui seorang tatkala menjalankan pendidikan pada jenjang tertentu. Bab XVI pasal 57 dan 58 UU No. 20/2003 juga menggariskan bahwa evaluasi pendidikan dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau, proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Sementara itu, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Stándar Penilaian Pendidikan dan lampirannya, menegaskan bahwa penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paparan di atas memperlihatkan bahwa semangat UU Sisdiknas tidak sejalan dengan Permendiknas dalam pengaturan pelaksanaan penilaian pendidikan. UU Sisdiknas mengamanatkan keseimbangan aspek pedagogis dalam penilaian pendidikan dengan lebih menekankan pada penilaian proses, sedangkan Permendiknas No. 20 tahun 2007 memberi kemungkinan dilaksanakannya penilaian hasil pendidikan yang sentralistik dan pelaksananya bukan pendidik.

Ketiga, aspek sosial dan psikologis. Dalam mekanisme UN yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005 dan pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 5,25. Ini menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan di-UN-kan di sekolah ataupun di rumah. Dampak seperti ini jelas bertentangan dengan konsep pendidikan, karena bisa mengakibatkan patologi sosial seperti munculnya sikap stres tinggi dan upaya bunuh diri.

Keempat, aspek ekonomi. Secara ekonomis, pelaksanaan UN memboroskan biaya. Tahun lalu, dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp 260 miliar, belum lagi ditambah dana dari APBD dan masyarakat. Pada 2005 memang disebutkan pendanaan UN berasal dari pemerintah, tapi tidak jelas sumbernya, sehingga sangat memungkinkan masyarakat kembali akan dibebani biaya. Selain itu, belum dibuat sistem yang jelas untuk menangkal penyimpangan finansial dana UN. Sistem pengelolaan selama ini masih sangat tertutup dan tidak jelas pertanggungjawabannya.

Kelima, aspek moral. Koalisi Pendidikan menemukan berbagai penyimpangan, dari hal yang bersifat teknis hingga finansial. Pertama, teknik penyelenggaraan. Perlengkapan ujian tidak disediakan secara memadai. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris, salah satu kemampuan yang diujikan adalah listening. Supaya bisa menjawab soal dengan baik, peserta ujian memerlukan alat untuk mendengar (tape dan earphone). Pada prakteknya, penyelenggara ujian tidak memiliki persiapan peralatan penunjang yang baik. Kedua, pengawasan. Dalam penyelenggaraan ujian, pengawasan menjadi bagian penting dalam UN untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Fungsi pengawasan ini diserahkan kepada guru dengan sistem silang–pengawas tidak berasal dari sekolah yang bersangkutan, tapi dari sekolah lain. Tapi, pada kenyataannya, terjadi kerja sama antarguru untuk memudahkan atau memberi peluang siswa menyontek. Selain itu, pada tingkat penyelenggara pendidikan daerah seperti dinas pendidikan, usaha untuk menggelembungkan (mark-up) hasil ujian pun terjadi. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa. Ketiga, pembiayaan. Dalam dua kali UAN, penyelenggaraannya dibebankan pada pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD. Artinya, peserta ujian dibebaskan dari biaya mengikuti UAN. Tapi, pada tingkatan sekolah, tidak jelas bagaimana sistem penghitungan dan distribusi dana ujian (baik APBN maupun APBD). Posisi sekolah hanya tinggal menerima alokasi yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara di atasnya. Akibatnya, walau menerima dana untuk menyelenggarakan UN, sekolah menganggap jumlahnya tidak mencukupi, sehingga kemudian membebankannya pada peserta ujian. Caranya dengan menumpangkan pada biaya SPP atau biaya acara perpisahan. Keempat pencapaian nilai UN dijadikan ikon keberhasilan peningkatan mutu sekolah atau daerah. Demi mendapatkan citra daerah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan, kepala daerah menekan kepala dinasnya untuk meningkatkan hasil nilai UN. Efek dominonya, kepala dinas menekan kepala sekolah; kepala sekolah menekan guru; dan akhirnya seringkali guru menekan peserta didik atau “membimbing”nya sehingga peningkatan nilai UN dapat dicapai.


[1]Bandingkan dan lihat http://antikorupsi.org/indo/content/view/3764/2/, dari artikel Ade Irawan, ”Kontroversi Ujian Akhir Nasional”, diakses tanggal 27 Oktober 2008.

[2]Lihat Benjamin S. Bloom, David R. Krathwohl dan Bertram B. Masia, Taxonomy of Educational Objectives, London: Longman Group Limited, 1973, h. 6-7

[3]Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelarated Learning for the 21st Century, terj. Dedi Ahimsa, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2003, h. 59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: