Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Bahasa Lokal dalam Rangka Membangun Keragaman Bahasa pada Kehidupan Nasional dan Global

ABSTRACT

District Autonomy Implication toward the Sustaining of Local Language Existence in the Globalization Era Stated in Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 about Local Government and Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 concerning with the central and local government finance, local government executes the authorities and fund associated with the regional development. Therefore, local government possesses rights to plan, conduct, and evaluate the policy of district development program. In accordance to it, this paper depicts the implication of district autonomy toward the existence of local language with the intention of developing the deviations of languages in the globalization era. In the case of keeping on maintaining the pluralism of culture and variants of local language in the global life, the residents’ role is significant. Furthermore, this paper is expected in stimulating the residents to dispose strategies related with both maintaining and improving the local language and culture as the symbol of identity.

Keyword: district autonomy, local language, pluralism of culture

1. Pengantar

Bahasa lokal (daerah) adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku­suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bahasa lokal merupakan salah satu sarana pembentuk kekayaan budaya bangsa yang plural (majemuk) di samping kekayaan keragaman cara berpikir, keragaman adat, dan keragaman sistem hukum adat (Asshiddiqie, 2007). Keragaman budaya bangsa tersebut sebagai embrio terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga identitas kebangsaan (Indonesia) adalah keragaman itu sendiri yang salah satu pondasinya adalah bahasa lokal. Eksistensi bahasa lokal berkedudukan sebagai bahasa daerah sehingga memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Halim, 1980).Tiga fungsi tersebut yang biasa disebut dengan politik bahasa nasional (PBN). Terkait dengan hal itu dalam rumusan kebijakan bahasa nasional (KBN), di samping tiga fungsi utama, ada dua fungsi tambahan yaitu (1) sebagai sarana pendukung budaya daerah dan (2) bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indoneia (Alwi dan Dendy Sugono, 2000). Bahasa lokal memiliki hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahasa lokal akan dihormati, dipelihara dan dikembangkan oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah (Hasan Alwi dalam Riyadi, 1996; Mahsun, 2000; Asshiddiqie, 2007). Dengan memperhatikan fungsi bahasa lokal dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dipahami bahwa untuk pembinaan dan pengembangan bahasa lokal dan sastra lokal memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat itu, bahasa lokal dimaknai secara imperatif harus diproteksi baik secara mekanik maupun secara organik.

Proteksi bahasa lokal secara mekanik, biasanya bersifat birokratik, teknik organisasi, dan teknik struktural dapat diperhatikan dalam kasus di Kota Surabaya yaitu dengan kebijakan pemakaian bahasa Jawa satu hari penuh (fullday) di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini merupakan manifestasi good will pemerintah Kota Surabaya pada era otonomi daerah dalam rangka mengartikulasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur pendidikan formal. Walaupun kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut masih sebatas imbauan (informal) belum diformalkan dalam bentuk perda (peraturan daerah) ternyata dapat menjadi stimulus yang cerdas. Karena dengan imbauan yang tidak lazim seolah-olah bertentangan dengan realitas yang dihadapi yaitu masalah sosial-ekonomi, politik, dan hukum, kemudian dikejutkan dengan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan pendidikan dasar dan menengah sehingga mendapatkan respon dari media cetak dan elektronik. Sebagai ilustrasi proteksi bahasa Jawa secara mekanik lainnya adalah keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2005 tentang kurikulum bahasa Jawa yang wajib dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP atau yang sederajat di seluruh wilayah Jawa Timur. Ilustrasi lain yang bersifat nasional adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah yang ditetapkan 21 Agustus 2007.

Sebaliknya, proteksi bahasa lokal secara organik, misalnya dapat diperhatikan, ciri kultural sosiologis masyarakat Kota Surabaya. Surabaya yang secara mayoritas didominasi etnik Jawa di samping etnik Madura dan etnik lainnya. Dalam hal ini masyarakat (etnik) Jawa diberi ruang hidup untuk berkreasi dan beraksi untuk memberi makna sosialnya, memberi identitas sosialnya, dan memperkokoh sosialnya sehingga akan menjadi saka guru kebudayaan nasional. Hal yang ideal apabila secara organik masyarakat diberi kesempatan, diberi perhatian, dan kalau memungkinkan diberi fasilitas untuk memberi makna dan harapan hidup komunitasnya. Aktivitas masyarakat Jawa pada umumnya muncul dari kesadaran dari dalam nuraninya yang kadang­kadang kurang mendapat perhatian dari negara atau pemerintah. Masyarakat yang secara suka rela atau karena hobi berbahasa dan bersastra Jawa dengan membuat komunitas atau sanggar-sanggar yang dibiayai dari kantong anggotanya, bukan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya. Media cetak berbahasa Jawa yang terbit mingguan seperti Jaya Baya dan Penyebar Semangat yang terbit di Surabaya dibiayai oleh dirinya sendiri. Kegetiran seperti itulah yang membuat Nabonenar (2007) secara emosional menyatakan pemain ludruk, juru tembang macapat, pengarang, dan penyair Jawa, mati-matilah sendiri. Padahal secara faktual mereka –pegiat bahasa dan sastra Jawa- yang menyuburkan bahasa Jawa sehingga bahasa Jawa tidak menjadi inferior pada zamannya. Dengan kata lain, bahasa lokal memiliki potensi hidup dalam masyarakat walaupun kurang mendapat perhatian atau bahkan “dipinggirkan” oleh pemerintah melalui kebijakan tertentu yang telah mengesampingkan bahasa dan budaya daerah (Asshiddiqie, 2007).

Dengan memperhatikan perlunya pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara pada masa kini dan masa depan diperlukan ruang untuk mencari solusi sampai memperoleh kesepakatan-kesepakatan politik yang dapat dijadikan arah pembangunan nasional, utamanya pembangunan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itu, paparan berikut akan memperbincangkan masalah otonomi daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan pedoman bagi kepala daerah se-Indonesia. Selanjutnya, perlu dideskripsikan peran gubernur, bupati/walikota pada era otonomi daerah dan bagaimana implikasi otonomi daerah terhadap eksistensi bahasa lokal? Adakah kendala yang muncul ketika mengimplementasikan otonomi daerah? Serta peran apa yang dimiliki Pusat Bahasa dan balai/kantor bahasa se-Indonesia ketika era otonomi daerah diberlakukan?

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang­undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah mencakup keseluruhan kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Yang dimaksud urusan pemerintah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Yang dimaksud dengan kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bab III pasal 13 ayat 1 adalah, meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, (g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupten/kota, dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang­undangan.

Sedangkan yang mencakup kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota sesuai dengan Bab III pasal 14 ayat 1 yang wajib dilaksanakan oleh daerah (kota/kebupaten) adalah meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan, (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan administrasi penanaman modal, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pelestararian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal tidak tampak secara eksplisit. Tentunya masalah ini akan menyulitkan posisi kepala pemerintahan daerah dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal dan bahasa negara. Pelestarian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal dan bahasa negara akan lebih sulit lagi ketika dihadapkan masalah yang menyangkut pengadaaan dana. Oleh karena itu, implementasi pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang­undang Nomor 33 Tahun 2004 sulit terlaksana. Kesulitan pengimplementasian undang-undang tersebut disebabkan oleh substansi materi undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, tidak tampak secara eksplisit bidang pelestarian dan pengembagan bahasa lokal serta pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara implisit tertuang dalam bagian ketiga ”Hak dan Kewajiban Daerah” pasal 22 huruf m yang berbunyi ”melestarikan nilai sosial budaya”. Berdasarkan rumusan tersebut sangat wajar apabila kepala daerah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga kesatuan, kerukunan, dan pelestarian nilai sosial budaya. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran bahwa bahasa lokal dipandang sebagai pilar utama kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan bahasa negara sebagai perekat bangsa yang majemuk. Untuk kepentingan implementasi otonomi daerah, utamanya pembangunan budaya bangsa yang berakar pada bahasa lokal diperlukan suatu aturan tersendiri yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah setempat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 merupakan tindak lanjut pasal 22 huruf m yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk dijadikan pedoman bagi kepala daerah dan seluruh pemangku peran pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara agar tidak ada kesulitan dalam pengimplementasian otonomi daerah khususnya yang menyangkut bunyi pasal 22 huruf m tersebut.

Kesulitan dalam pengimplementasian pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara berdasarakan Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat dicairkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang ”Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah” yang ditetapkan 21 Agustus 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dijadikan pijakan kepala daerah untuk melakukan aktivitas pelestarian dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa negara sesuai dengan tugas kepala daerah (Permendagri, bab II, pasal 2). Secara imperatif Menteri Dalam Negeri memberi tugas kepala daerah agar melaksanakan (a) pelestarian dan pengutamaan bahasa negara di daerah, (b) pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia, (c) sosialisasi penggunaan bahasa negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah, dan (d) sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Bahasa lokal adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga atau melestarikan bahkan mengembangkan bahasa lokal sebagai penopang seni dan budaya lokal (etnik). Sehubungan dengan hal itu, kepala daerah tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan proteksi terhadap eksistensi bahasa negara dan bahasa lokal karena masing-masing kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa lokal kepada Menteri Dalam Negeri (Permendagri, bab IV, pasal 7 ayat 3).

4. Peran Gubernur, Bupati/Walikota

Peran gubernur, bupati/walikota se-Indonesia sangat dominan pada era otonomi daerah. Para kepala daerah memikul tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keberlangsungan sosial budaya yang beradab. Tanggung jawab tersebut berakar pada bahasa negara dan bahasa lokal sebagai unsur dan sekaligus pengembang kekayaan budaya bangsa. Bahasa negara sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya dan sebagai pengikat masyarakat yang beragam. Sedangkan bahasa lokal sebagai tiang utama dan kontributor terbesar untuk pengayaan kosakata bahasa negara. Karena itu, bahasa lokal sebagai unsur kekayaan budaya bangsa yang plural wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh semua komponen bangsa, utamanya pemerintah daerah yang memegang amanat Menteri Dalam Negeri.

Peran atau tugas gubernur, bupati/walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 pada bab II pasal 2 diuraikan pada pasal 3 yaitu pertama, kepala daerah melakukan koordinasi antarlembaga dalam pengutamaan penggunaan bahasa negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah. Hal ini mempertegas bahwa bahasa negara, bahasa Indonesia, harus lebih diutamakan daripada bahasa lokal dan bahasa asing. Bahasa negara sebagai media untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan dalam masyarakat.

Kedua, kepala daerah perlu menerbitkan pedoman atau petunjuk kepada seluruh aparatur di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara. Pedoman atau petunjuk ini sangat penting bagi aparatur di daerah sebagai alat untuk menertibkan masyarakat yang sudah terlanjur liar (tidak terkendali) dalam berbahasa.

Ketiga, kepala daerah memberikan fasilitasi untuk pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa lokal. Hal ini berarti badan/lembaga dan personal diberikan kesempatan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa negara dan bahasa lokal dengan berbagai cara sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam hal ini kepala daerah menampung segala inovasi (prakarsa) positif dan kreativitas masyarakat demi “lestarinya nilai sosial budaya”.bangsa.

Keempat, kepala daerah mengadakan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Oleh karena itu, peran kepala daerah ini perlu mendapat respon dari perguruan tinggi, balai/kantor bahasa, dinas pendidikan nasional, dan instansi lain yang relevan untuk bersama-sama melestarikan dan mengembangkan bahasa lokal dan bahasa negara.

5. Implikasi Otonomi Daerah terhadap Eksistensi Bahasa Lokal

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka segala kewenangan dan pembiayaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenagan yang cukup besar untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan program pembangunan daerahnya. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang tersebut adalah munculnya motivasi kedaerahan yang berlebihan/mendalam (etnosentrisme) dalam mengapresiasi potensi daerah sehingga memicu meletupnya kompetisi negatif antardaerah. Kompetisi negatif antaradaerah biasanya dipicu adanya kepentingan nilai ekonomi. Semakin tinggi nilai ekonomi, semakin tinggi potensi konflik yang mungkin terjadi. Sebaliknya, semakin rendah nilai ekonomi, semakin rendah potensi konflik antardaerah.

Potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya potensi daerah pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan sering terjadi konflik antardaerah. Konflik antardaerah tersebut tidak hanya melibatkan para elit daerah (kota dan kabupaten), tetapi sudah meluas kepada akar rumput (rakyat kecil). Yang lebih parah lagi adalah konflik yang terjadi bukan hanya tataran konsep dan pemikiran, melainkan dalam bentuk aktivitas atau perilaku sehingga timbul banyak korban secara material.

Lain dengan potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi rendah sepi dari konflik, misalnya bidang pemerintahan yang menyangkut masalah pendidikan dan kebudayaan. Masalah pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang terkait dengan bahasa lokal dan sastra lokal tidak pernah dipersoalkan karena memang secara ekonomi belum disadari akan mendatatangkan profit bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kecuali, kepala daerah setempat sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi dengan didasari oleh inovasi dan kreativitas tinggi mampu mengolah dan mengembangkan bahasa lokal, sastra lokal, dan seni lokal sehingga menghasilkan produk unggulan (excellence) yang unik di tengah­tengah kehidupan nasional dan kehiddupan global. Dengan demikian, produk unggulan tersebut dapat dijadikan magnet bagi wisatawan dalam negeri dan wisatawan manca negara untuk mengunjungi produk unggulan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Ketika otonomi daerah diberlakukan salah satu kewajiban yang berkembang pesat adalah bidang pendidikan sekolah bertaraf internasional (SBI) dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi (PT), sebagai indikator keinternasionalan adalah bahasa pengantar dalam pendidikan SBI tersebbut dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai medium utama, sedangkan bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa pelengkap (transisi menuju internasional), jika peserta didik sudah memiliki kompetensi tinggi dalam berbahasa Inggris, maka bahasa Indonesia tidak digunakan lagi. Dengan berkembangnya sekolah bertaraf internasional, posisi bahasa lokal nyaris tak terdengar ”tidak difungsikan” baik sebagai sarana pendukung budaya lokal maupun bahasa lokal sebagai pendukung sastra lokal. Hal ini tentunya akan sangat merisaukan nasib bangsa masa depan yang akan kehilangan jati diri bangsa, kearifan lokal, dan seni budaya lokal. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memproteksi eksistensi bahasa lokal dalam rangka membangun keberagaman bahasa di tengah-tengah kehidupan nasional dan kehidupan global.

Tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi melalui kajian-kajian yang intensif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan dan lebih khusus lagi masalah bahasa lokal dan bahasa negara. Masalah bahasa lokal ini akan berkaitan dengan sastra lokal, seni lokal, dan budaya lokal. Jika pemerintah tidak melakukan proteksi terhadap bahasa lokal, maka dapat dipersepsi bahwa generasi masa depan akan kehilangan pusaka budaya yang tak ternilai harganya.

Mindset yang terbentuk dalam masyarakat saat ini telah bertransformasi dari penguasaan bahasa lokal ke bahasa internasional. Masyarakat yang hidup pada masa sekarang merasa yakin tidak dapat mengembangkan potensi dirinya tanpa penguasaan bahasa Inggris. Hal ini terlihat dari antusiasme sekolah-sekolah di berbagai daerah bahkan termasuk di pedalaman Jawa Timur telah mengadopsi konsep internasionalisasi ke dalam ranah pendidikan. Terbukti dari adanya Sekolah Dasar Kampungdalem 1, Sekolah Menengah Pertama 1 Tulungagung, Jawa Timur. Sekolah ini menawarkan satu konsep modern dalam dunia pendidikan. SBI ini menggiatkan para akademisi untuk selalu menggunakan secara aktif bahasa Inggris dalam setiap interaksi, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam interaksi di luar kegiatan belajar mengajar (KBM).

Keadaan ini bagaikan dua sisi kutub yang selalu bertolak belakang satu sama lain. Di satu sisi, masyarakat menginginkan kemajuan dalam era globalisasi, namun di sisi lain nasib bahasa nasional dan bahasa lokal mulai terabaikan. Menurut penuturan Drs. Winarto, M.M. selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah, Bahasa Inggris aktif dan pasif diwajibkan untuk selalu digunakan dalam KBM. “Kami memberlakukan penggunaan bahasa Inggris secara aktif di sekolah bertaraf internasional ini adalah untuk beberapa mata pelajaran seperti bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Selain itu, kami mendorong para siswa untuk selalu berinteraksi dengan menggunakan bahasa internasional ini baik di dalam maupun di luar KBM”, jelas Kasubdin Pendidikan Menengah yang sebelumnya juga seorang guru bahasa Indonesia. Memang, bahasa Indonesia dan bahasa lokal tetap diajarkan di jenjang sekolah dasar dan menegah, namun keberadaanya saat ini menjadi kurang populer. Hal tersebut juga diakui oleh Asshiddiqie (2007) bahwa salah satu masalah yang menimbulkan terpinggirkan dan bahkan punahnya bahasa lokal adalah pandangan negatif terhadap pengguna bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal dianggap kuno, bahasa orang miskin, dan bahasa orang tidak berpendidikan sehingga menghalangi proses pelestarian dan pengembangannya. Sebaliknya, pengguna bahasa Inggris dianggap lebih modern, maju, industrialis-kapitalis sehingga mampu mempercepat proses kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, adanya SBI yang diikuti kemajuan penggunaan bahasa Inggris perlu diimbangi secara proporsional dengan penggunaan bahasa lokal dan bahasa negara sehingga ke depan tidak ada lagi bahasa lokal yang mengalami kepunahan yang berarti akan mengurangi makna keragaman bahasa dan budaya Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan UUD 1945 bahwasannya pemerintah dan warga negara Indonesia wajib menjaga bahasa Indonesia sebagai bentuk perwujudan jati diri bangsa. Maka eksistennsi bahasa nasional adalah tanggung jawab kita bersama, warga negara Indonesia. Namun, persepsi masyarakat dan perangkat pemerintah dalam memahami penjelasan UUD 1945 tersebut beragam. Pemerintah daerah, sebagai pilar pembangunan, berperan sebagai motor penggerak dalam transformasi sosial termasuk dalam pendanaan berdirinya SBI di kabupaten/kota. Pemerintah daerah yang telah mendapatkan otoritas penuh dalam menata dan membagun daerahnya saat ini telah gencar dalam menggalakkan SBI sebagai salah satu alat dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah yang nantinya mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah.

Pemerintah dan masyarakat memandang bahwa tanpa bahasa Inggris, seorang tidak mempunyai selling point dan akan terbelakang dalam era modern ini. Cara berpikir seperti ini yang seharusnya diubah, utamanya bagi pemerintah daerah sebagi agent of change yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dengan kearifan lokal dan originalitas budaya yang terus terjaga tidak menutup kemungkinan bagi satu daerah mendapatkan kontribusi dan nilai devisa untuk membangun daerah. Tidaklah harus berbondong-bondong mengikuti arus yang sedianya memang menjanjikan dalam waktu sekejap, namun ada baiknya jika kearifan lokal dan originalitas tetap dijaga sebagai bentuk perwujudan memperkokoh nasionalisme dan jati diri bangsa di tengah­tengah kehidupan nasional dan kehidupan global. Perlu dikemukakan bahwa dengan kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang mereka, yang pada umumnya didukung bahasa lokal, seperti kehidupan Desa Bendar Juwana, Pati, Provinsi Jawa Tengah termasuk sebagai desa yang memiliki tingkat kesejahteraan rata-rata di atas penduduk desa nelayan dari daerah lain (Pakkanna, 2008). Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu nilai saling percaya (social trust) yang dimotivasi oleh kebersamaan (kegotongroyongan) perlu digali kembali dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Logikanya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan manifestasi desentralisasi pembangunan yang diikuti oleh desentralisasi fiskal mestinya segera terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tidak segera terwujud justru sebaliknya sebagian besar masyarakat semakin melarat (miskin). Dengan demikian, implementasi undang-undang tersebut dalam masyarakat terjadi paradoks atau terjadi anomali yang mungkin disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi baik oleh eksekutif, legislatif maupun masyarakat.

6. Kendala Implementasi Pelestarian dan Pengembagan Bahasa Lokal

Kendala yang mungkin dihadapi ketika mengimplementasikan undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri adalah pertama, lemahnya koordinasi antarlembaga di daerah tertentu yang disebabkan oleh persepsi yang beragam, belum adanya kesepahaman tentang pentingnya eksistensi bahasa lokal dan bahasa negara.

Kedua, belum adanya petunjuk atau pedoman yang dapat dipakai untuk seluruh aparatur pemerintah di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara dan bahasa lokal. Hal ini dapat dipahami karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 termasuk relatif baru. Jika diperhatikan durasi waktu yang dibutuhkan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun. Selanjutnya, berapa lama yang diperlukan kepala daerah untuk dapat merumuskan dan menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparatur pemerintah daerah setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40? Belum adanya petunjuk atau pedoman penggunaan bahasa negara dan bahasa lokal bagi aparatur pemerintah daerah menyebabkan masyarakat, utamanya kalangan pebisnis, banyak yang menggunakan bahasa Inggris, misalnya bisnis real estat (perumahan) dan bisnis retail sehingga siapa pun yang berada pada ruang publik tersebut seolah-seolah berada di luar negeri.

Ketiga, belum adanya kejelasan fasilitas yang dapat diberikan dan kepada siapa fasilitas itu diberikan, dan nilai manfaat apa yang dapat dirasakan dan diharapkan oleh kelompok masyarakat atau komunitas yang bersangkutan?

Keempat, dimungkinkan adanya kesenjangan sistem informasi manajemen pemerintahan sehingga informasi yang diperlukan tidak sampai kepada instansi/lembaga yang memiliki kompetensi yang memadai. Kesenjangan ini sangat dimungkinkan terjadi di daerah tertentu yang terbatas adanya lembaga yang memadai untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Hal ini dapat diperhatikan tidak semua kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi dan lembaga riset, tidak semua provinsi di seluruh Indonesia memiliki balai/kantor bahasa (baru ada 22 balai/kantor bahasa).

Kelima, belum maksimalnya fungsi legislasi di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pentingnya eksistensi bahasa lokal dan bahasa negara. Hal ini sangat dimungkinkan dengan cara pandang bahwa masalah bahasa tidak terlalu urgen untuk ditangani karena masih ada masalah lain yang lebih diprioritaskan, misalnya bencana alam (lumpur Lapindo), bencana kemiskinan yang ditandai sulitnya mendapatkan beras, mendapatkan elpiji, hilangnya minyak tanah dalam masyarakat, dan pengangguran. Dapat diperhatikan juga dalam skala nasional bahwa masalah bahasa adalah masalah yang penyelesaiannya tidak terlalu mendesak sehingga rencana undang­undang tentang kebahasaan sampai sekarang belum dapat direalisasikan. Ada positifnya generasi (pemuda) sekarang bercermin pada generasi (pemuda) delapan puluh tahun yang lalu yang menempatkan bahasa sebagai perjuangan politik untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam (pluralis) dari berbagai aspek kehidupannya. Momentum Kongres IX Bahasa Indonesia ini memiliki makna penting untuk mengaktualisasikan, memperjuangkan, dan meneguhkan kembali sikap politik para pemuda yang terpateri dalam isi sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tidak diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) seluruh Indonesia, maka peraturan tersebut akan menjadi slogan kosong atau mantra tanpa makna. Oleh karena itu, komitmen politik untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa negara mutlak diperlukan dan tidak bisa ditawar atau dipending lagi dengan dalih apa pun.

Keenam, lemahnya untuk sebagian badan/lembaga dan masyarakat terhadap prakarsa (inisiatif) penggunaan bahasa lokal dan kurang apresiasi terhadap seni budaya lokal. Hal ini dapat dipahami karena sebagian masyarakakat berpandangan bahwa penguasaan bahasa lokal tidak menjajikan nilai ekonomi untuk mengubah kesejahteraan hidupnya. Akibat yang terjadi adalah masyarakat enggan menggunakan bahasa lokal, lebih mengutamakan bahasa negara, dan penguasaan bahasa Inggris.

Ketujuh, adanya anggapan atau pandangan negatif terhadap pengguna bahasa daerah (Asshiddiqie, 2007). Pandangan demikian akan mengasingkan bahasa lokal dengan penuturnya karena tidak nyaman menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedelapan, keterbatasan bahasa daerah, terutama untuk pengungkapan konsep-konsep perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

7. Peran Pusat Bahasa dan Balai/Kantor Bahasa se-Indonesia

Pusat Bahasa memiliki peran yang sangat sentral untuk mengawal berbagai kebijakan kebahasaan berskala nasional dan internasional dalam rangka menjaga citra bangsa yang berdaulat dan bermartabat yang bersumber dari budaya nasional yang dikonstruksi oleh bahasa negara dan bahasa lokal yang di dalamnya tersimpan ”mutiara” yang berupa kearifan lokal atau kandungan nilai sosial budaya yang sangat tinggi bagi kemajuan bangsa. Peran Pusat Bahasa yang sangat kompleks dan luas wilayah NKRI maka diperlukan balai/kantor bahasa pada setiap daerah provinsi untuk melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemasyarakatan bahasa negara dan bahasa lokal bersama-sama dengan instansi/lembaga terkait di daerah.

Adanya balai/kantor bahasa sangat membantu kepala daerah provinsi, kabupaten/kota sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007. Kepala daerah provinsi memiliki wewenang yang sangat luas (pasal 13 ayat 1 huruf a sampai huruf p) sehingga keterbatasan waktu untuk memikirkan hal-hal yang lebih teknis seperti pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara. Untuk itulah peran balai/kantor bahasa bersama badan/lembaga terkait diperlukan untuk memberikan usulan program kebahasaan kepada kepala daerah setempat. Sebagai ilustrasi Kepala Balai Bahasa Surabaya (Jawa Timur), telah melakukan pendekatan (koordinasi) dengan pemerintah provinsi dan kabupten/kota se-Jawa Timur dan mendapatkan respon positif untuk melakukan kegiatan sosialisasi kebahasaan. Balai/kantor bahasa pada setiap provinsi idealnya merupakan pusat informasi, penelitian, dan sosialisasi kebahasaan sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan dilengkapi sarana yang memadai dan akhirnya balai/kantor bahasa dapat menjadi salah satu sumber informasi kebahasaan, di samping sumber-sumber informasi kegiatan kebahasaan dari bebagai badan/lembaga yang berkompeten lainnya. Dengan kata lain peran balai/kantor bahasa akan lebih eksis apabila memiliki banyak prakarsa (inovasi) atau ”jemput bola” untuk melakukan pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara.

Masalah terabaikannya bahasa lokal yang menyebabkan cepat punahnya bahasa tersebut akan dapat dicegah oleh adanya balai/kantor bahasa di tingkat provinsi. Karena keberadaan balai/kantor bahasa tersebut merupakan manifestasi upaya pelestarian dan pengembangan bahasa lokal. Adanya pandangan yang negatif terhadap bahasa lokal dapat diantisipasi sejak dini dengan berbagai langkah untuk mengubah menjadi pandangan positif bagi komunitas yang bersangkutan. Proteksi terhadap bahasa lokal pada tiap-tiap daerah dapat dimanfaatkan untuk saling berinteraksi dalam keragaman bahasa dan budaya. Harus diakui adanya keragaman bahasa dan budaya daerah merupakan keuntungan tersendiri, karena ada sebagian masyarakat yang lebih mudah mencerna konsep yang disampaikan melalui bahasa lokal. Dengan keragaman bahasa dan budaya yang demikian itu, maka Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan UUD 1945 dalam berbagai bahasa lokal, di antaranya bahasa Jawa krama madya, bahasa Jawa ngoko, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Bima (Asshiddiqie, 2007).

8. Penutup

Berdasarkan deskripsi implikasi otonomi daerah terhadp eksistensi bahasa lokal dalam rangka membangun keragaman bahasa pada kehidupan nasional dan kehidupan international dapat dikemukakan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, masalah bahasa lokal dan bahasa negara perlu mendapatkan aktualisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah.

Kedua, pelestarian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 secara implisit tertuang dalam bagian ketiga ”Hak dan Kewajiban Daerah” pasal 22 huruf m yang berbunyi ”melestarikan nilai sosial budaya”. Berdasarkan rumusan tersebut sangat wajar apabila kepala daerah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lain yang merupakan tindak lanjut pasal tersebut untuk memudahkan implementasi di daerah.

Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 merupakan tindak lanjut pasal 22 huruf m dapat dijadikan pedoman bagi kepala daerah dan seluruh pemangku peran pelestarian dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara agar tidak ada kesulitan dalam pengimplementasian otonomi daerah.

Keempat, peran gubernur, bupati/walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 terurai pada bab II pasal 3.

Kelima, kepala daerah perlu segera menerbitkan petunjuk bagi aparatur daerah dalam rangka penertiban penggunaan bahasa pada ruang publik.

Keenam, bahasa lokal yang menyimpan mutiara berupa kearifan lokal dan originalitas tetap harus dijaga sebagai bentuk perwujudan memperkokoh nasionalisme dan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan nasional dan kehidupan global.

Ketujuh, Pusat Bahasa memiliki peran yang sangat sentral untuk mengawal berbagai kebijakan kebahasaan berskala nasional dan internasional dalam rangka menjaga citra bangsa yang berdaulat dan bermartabat yang bersumber dari budaya nasional. Pelestarian dan pengembangan kebahasaan di daerah dilaksanakan oleh balai/kantor bahasa di setiap provinsi untuk berkoordinasi dengan instansi/badan yang ada di daerah baik secara horisontal maupun secara vertikal.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan dan Dendy Sugono, 2000. Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa.Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. ”Perlindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 1945.” Makalah Seminar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 8 September 2007.

Halim, Amran (Ed.). 1980. Politik Bahasa Nasional 2. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahsun. 2000. ”Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah” dalam Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Nabonenar, Bonari.2007. “Perlukah Dewan Bahasa Jawa?” Kompas. Maret 2007.

Pakkanna, Mukhaer. 2008. ”penguatan Ekonomi Desa” dalam Kompas. 5 September 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Riyadi, Slamet. 1996. “Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa dan Penerapannya di SLTP” dalam Widyaparwa. Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Makalah ini ditulis dan disajikan oleh Tubiyono (Universitas Airlangga Surabaya) pada Kongres Bahasa 2008 di Hotel Bidakara Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: