Kenaikan Gaji Pokok PNS Per 1 Januari 2011

Rekan-rekan PNS, ini kabar gembira untuk Anda. Pemerintah terhitung 1 Januari 2011 menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS)-TNI-Polri sekitar 10-15 persen. Kenaikan gaji pokok itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Selain gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan-tunjangan, seperti: tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, bahkan tunjangan kinerja nilainya bisa melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasi-nya.

Rincian kenaikan gaji PNS 2011 dari golongan terendah sampai yang tertinggi dapat dilihat selengkapnya pada Daftar Gaji.

Mudah-mudahan ini bisa memotivasi Anda untuk meningkatkan kinerja. Dan tentu No Coruption.

Beasiswa S2 di Belanda untuk Mahasiswa Indonesia

Ada banyak sekali mahasiswa asal Indonesia yang kini sedang menempuh studi di negeri Belanda. Beberapa diantaranya adalah mahasiswa penerima beasiswa. Berikut ini adalah kutipan dari salah satu blog yang menceritakan pengalaman mahasiswa Indonesia dalam kuliah dan mencari beasiswa di Belanda.

Artikel ini dibawah ini dikutip dari blog pengalamanku bagian dari Radio Nederland Wereldomroep, ajang untuk kaum pelajar dan mahasiswa Indonesia berbagi pengalaman soal studi dan hidup di Belanda. Semoga bermanfaat
More

Kronika Kronis Anakronisme Anarkis

Pak Beye,

Membicarakan Anarkisme tak sesederhana mengolah dan menikmati mi instan, namun begitu janganlah enggan mempelajarinya apabila Anda merasa turut berkepentingan membawa kronika Anarkisme ke tengah masyarakat. Setidak(-tidak)nya, bukalah Wikipedia dan rajin-rajinlah merunut labirinnya hingga kenal para bijak penggagas Anarkisme dan jalan anarki di dalamnya. Ini demi Anda agar tak ditertawai dunia tatkala tanpa angin dan badai menghendaki pembubaran organisasi massa yang bersikap anarkis (Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 9 Pebruari 2011). Sebab sekali lagi pak, Anarkisme bukanlah ideologi semacam mi instan rasa kepalsuan.

Demikian surat terbuka saya kepada Anda, semoga cukup mampu mengajak Anda kembali mempelajari ilmu-ilmu sosial dan filsafat. Namun saya menyilakan Anda apabila ingin terus membaca tulisan ini. Oh ya pak, saya menulis ini dengan semangat Anarkisme dan diiringi lagu valentine berirama punk. Semoga suka.

More

Memperbaiki Politik Bahasa

Salah satu berita mengejutkan bagi banyak kalangan adalah tingginya angka ketidaklulusan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) tahun 2010 yang salah satunya diakibatkan oleh pelajaran Bahasa Indonesia, bahasa resmi yang mestinya menjadi kebanggaan untuk mengembangkannya. Berdasarkan data Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, dari total keseluruhan peserta UN SMA/MA sebanyak 1.522.162 siswa, terdapat 154.079 siswa harus mengulang.

Realitas demikian setidaknya bertolakbelakang dengan semakin diterimanya Bahasa Indonesia sebagai pelajaran asing di Australia dan Rusia, sedangkan di negara kelahirannya mengalami keprihatinan. Hubungan “diplomatik bahasa” tersebut pada akhirnya akan menjawab ada tidaknya proses imperialisasi dalam perkembangan Bahasa Indonesia, dan tentunya semakin membuat tersingkirnya hegemoni rezim bahasa yang tidak mengapresiasi proses kreatif berbahasa. More

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010

Salam,

Setelah sekian lama, akhirnya blog ini “tersentuh” kembali.

Kawan-kawan guru dan akademisi di seluruh tanah air, kali ini saya mengunggah seperangkat regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Regulasi dimaksud adalah Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini merupakan perbaikan atau penyesuaian sesuai tuntutan zaman atas Keppres  No. 30 tahun 2003.

Terus, apa pentingnya Perpres ini bagi kita? Bukankah kita sekolah dan kuliah untuk mempersiapkan diri menjadi pendidik, dan bukannya “proyektor”?

Benar, kita seorang pendidik. Yang bertanggung jawab atas perkembangan pengetahuan, sikap, dan motorik anak didik kita. Dan karenanya, kita, para pendidik, yang paling tahu kebutuhan kita.

Pemerintah pun menyadari ini dan mengembangkan paradigma manajemen berbasis sekolah. Dengan pola manajemen ini, sekolah menjadi ujung tombak eksekutor kegiatan dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di sekolah.

Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentu kita tidak mau menyalahi regulasi yang ada, yang mungkin akan berkonsekuensi hukum. Untuk itu, mari, di sela-sela kesibukan kita merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, luangkan waktu untuk membaca dan memahami Perpres 54 tahun 2010. Terutama kawan-kawan yang sedang mendapat amanah memegang kegiatan.

Sila unduh dokumen berikut:

1.      PERPRES NO 54 TAHUN 2010.pdf

2.      PENJELASAN PERPES NOMOR 54 TAHUN 2010.pdf

3.      LAMPIRAN I – PERENCANAAN UMUM.pdf

4.      LAMPIRAN II – BARANG.pdf

5.      LAMPIRAN III – PEKERJAAN KONSTRUKSI.pdf

6.      LAMPIRAN IVA – JASA KONSULTANSI – BADAN USAHA.pdf

7.      LAMPIRAN IVB – JASA KONSULTANSI – PERORANGAN.pdf

8.      LAMPIRAN V – JASA LAINNYA .pdf

9.     LAMPIRAN VI – SWAKELOLA.pdf

PERMASALAHAN MUTU DALAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

1.    PENDAHULUAN

Para founding fathers sadar sepenuhnya bahwa untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Kesadaran tersebut dituangkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya, pada batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada masa reformasi, dengan memperhatikan kondisi global, percepatan akselerasi pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. Untuk mendasarinya, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen dan pasal 31 UUD 1945 ditambah ayatnya menjadi

(1)   Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;

(2)   Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

(3)   Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang

(4)   Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5)   Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.[1] More

Apa itu Critical Pedagogy?

Ditulis oleh Dr.Uhar Suharsaputra / KAHMI/ Kuningan / 2010

  1. Secara bahasa, pedagogi berasal dari bahasa yunani kuno terdiri dari dua kata yaitu Pais yang berarti anak (child) dan Agi yang berarti memimpin (lead), jadi pedagogi berarti lead the child atau memimpin anak. Dalam perkembangannya pedagogi sering dimaknai sebagai pendidikan/ilmu mendidik (ilmu mendidik anak yang belum dewasa), sedangkan mendidik/ilmu mendidik orang dewasa disebut andragogi. Meskipun demikian penggunaan istilah pedagogi sering dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti umum/luas (education) tanpa membedakan tingkatan usia kematangan seseorang.
  2. Critical Pedagogy/Pendidikan Kritis

  3. Pedagogi kritis (critical pedagogy) merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi (wikipedia). the term has traditionally referred to educational theory and teaching and learning practices that are designed to raise learners’ critical consciousness regarding oppressive social conditions. In addition to its focus on personal liberation through the development of critical consciousness, critical pedagogy also has a more collective political component, in that critical consciousness is positioned as the necessary first step of a larger collective political struggle to challenge and transform oppressive social conditions and to create a more egalitarian society. Pedagogi kritis (critical pedagogy) dapat dimaknai sebagai pendidikan kritis yaitu pendidikan yang selalu mempertanyakan mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal-hal fundamental tentang pendidikan baik dalam tataran filosofis, teori, sistem, kebijakan maupun implementasi implementasi.
  4. More

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.